Beranda Minahasa Raya Minahasa Tenggara Gaji PPPK Minsel Tersendat: Ini Penjelasan BKAD

Gaji PPPK Minsel Tersendat: Ini Penjelasan BKAD

51

MINSEL ||KilasTerkini.id – Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengalami keterlambatan lantaran adanya kekurangan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2025.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan membeberkan bahwa defisit anggaran ini dipicu oleh perubahan jadwal penetapan dan pengangkatan PPPK hasil rekrutmen formasi 2024 (Tahap 1 dan Tahap 2) yang ternyata lebih cepat dari asumsi awal penganggaran.

Kepala BKAD Minsel, Drs. James J. Tombokan, menjelaskan kronologi penganggaran yang menjadi pangkal masalah. Awalnya, alokasi gaji PPPK didasarkan pada asumsi dalam surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025.

“Sesuai surat tersebut, pengangkatan PPPK diasumsikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2025,” ungkap Tombokan.

Berdasarkan asumsi ini, alokasi gaji yang dimasukkan dalam APBD murni 2025 hanya dianggarkan untuk tiga bulan, yakni dari Oktober hingga Desember 2025.

Namun, terjadi dinamika selama proses penetapan APBD Pergeseran/Perubahan Penjabaran. Tombokan menyebut, sempat terjadi perubahan status pada sistem kepegawaian, di mana proses Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sempat turun menjadi “pengusulan” akibat surat BKN tersebut.

Ironisnya, setelah penetapan APBD Pergeseran/Perubahan Penjabaran selesai, status Pertek kembali disetujui, yaitu ke proses “persetujuan pertimbangan teknis”.

“Dampak dari status Pertek yang kembali disetujui ini adalah proses penetapan NIP dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang diumumkan BKN sebelumnya. Dengan demikian, PPPK wajib dibayarkan gajinya lebih awal dari bulan Oktober 2025,” jelas Tombokan.

Kondisi inilah yang menciptakan kekurangan alokasi pada APBD murni 2025, karena daerah memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji PPPK mulai dari bulan penetapan SK, yang ternyata maju dari perkiraan bulan Oktober.

Kekurangan anggaran ini tidak berdampak merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang sebelumnya TIDAK memiliki alokasi PPPK sama sekali terkena dampak penuh. Sementara itu, OPD yang sudah memiliki alokasi gaji untuk PPPK lama terdampak sebagian atau bahkan tidak terdampak, tergantung apakah jumlah PPPK baru lebih besar dari jumlah PPPK lama.

“OPD yang sudah memiliki alokasi gaji untuk PPPK yang lama dapat menggunakan alokasi tersebut, sehingga dampak kekurangan terutama dirasakan oleh OPD yang baru menerima penempatan PPPK atau yang jumlah penambahan PPPK barunya signifikan,” lanjut Tombokan.

Untuk menutupi defisit ini, kekurangan alokasi gaji PPPK formasi 2024 telah digenapi dan ditambahkan secara penuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Meskipun terjadi penundaan, Tombokan menegaskan bahwa BKAD Minsel akan terus berupaya agar hak-hak PPPK, yakni pembayaran gaji, dapat terbayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH, yang menekankan agar pembayaran gaji ASN, baik PNS maupun PPPK (dibayarkan per tanggal 1) dan TPP (dibayarkan per tanggal 5), bisa terealisasi dengan baik dan tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen penuh untuk menjamin hak para PPPK. Komitmen ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan aparatur, mengingat keberadaan PPPK sangat penting dalam menunjang pelayanan publik di berbagai sektor.

( Vhia )