MANADO || KilasTerkini.id – Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menghadiri Sarasehan Nasional yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat CJ. Rantung, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Sarasehan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga para praktisi keuangan nasional. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan instrumen obligasi daerah sebagai solusi inovatif dalam pembangunan serta sebagai upaya memperluas ruang fiskal pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menegaskan bahwa keikutsertaan Pemkab Minahasa Selatan merupakan langkah penting untuk memperoleh wawasan komprehensif mengenai peluang dan tantangan penggunaan obligasi daerah sebagai mekanisme pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, instrumen obligasi daerah berpotensi menjadi alternatif pendanaan yang efektif bagi pemerintah daerah, dengan catatan kesiapan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola keuangan harus dipastikan berjalan baik dan akuntabel.
“Kami memandang bahwa pemahaman yang mendalam mengenai obligasi daerah sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyiapkan fondasi kebijakan dan tata kelola yang memadai apabila ke depan mempertimbangkan pemanfaatan instrumen ini. Inovasi pembiayaan menjadi penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wabup Kawatu.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif MPR RI yang telah menghadirkan ruang diskusi nasional untuk mendorong daerah melakukan terobosan dalam pembiayaan pembangunan. Menurutnya, forum seperti ini memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchis Markus Mekeng, M.H.; Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E.; Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, S.H.; Direktur Eksekutif Negara Institut Dr. Akbar Faisal, M.Si.; Deputi Komisi Pengawas OJK Edi Manindo Harahap; Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng., IPU., ASEAN Eng.; perwakilan Forkopimda Sulawesi Utara; serta kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Dengan terselenggaranya sarasehan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat semakin siap dalam mengeksplorasi berbagai skema pembiayaan alternatif yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
( Vhia )
